Kekerasan Terhadap Anak di Solok Selatan Didominasi Perkara Asusila

SOLOK SELATAN - Perkara yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban maupun pelaku kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sampai ke ranah hukum atau penuntutan pengadilan di dominasi kasus asusila.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Solsel, Hironimus Tafonao, Minggu, 31 Juli 2022.

Baca juga: PT Bakrie Pasaman Plantation Dituding Kuasai 300 Hektare Lahan Plasma Masyarakat Selama 20 Tahun

"Perkara yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku kekerasan sejak Januari - Juli 2022 sampai ke tahap penuntutan ada 8 perkara, " ujarnya.

Pihaknya merinci bahwa anak yang menjadi pelaku sebanyak 11 orang dan anak sebagai korban sebanyak 5 orang.

Baca juga: Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

"Diantaranya, 6 kasus asusila dan masing-masing satu perkara narkotika dan pencurian, " lanjut Hironimus.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Solsel AKP Dwi Purwanto melalui Kanit PPA, Aipda Deni Rahmat menyatakan bahwa pada umumnya kasus asusila atau cabul terhadap anak dibawah umur dilakukan orang dekat, seperti tetangga, teman maupun anggota keluarga.

Baca juga: Biadab, Bocah SD Diperkosa Hingga Hamil 8 Bulan

"Motivasi pelaku dikarenakan nafsu dan korban di iming-imingi berbagai hal, " paparnya.

Dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap anak pemerintah Solsel bersama DPRD menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam proses pembahasan di DPRD setempat.

Baca juga: Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

"Saat ini Ranperda KLA masih berjalan dan dalam proses pembahasan di DPRD Solsel, " ucap Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda.

Zigo menyatakan bahwa salah satu bahan diskusi anggota DPRD Solsel adalah terkait pengentasan kekerasan terhadap anak.

Baca juga: Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan Untuk Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut

"Kita akan dorong dalam waktu berjalan. Namun, tentu kami juga melihat batang tubuh Perda ini karena induknya melihat ke aturan yang lebih tinggi dan tidak tertutup kemungkinan konsen ke kekerasan terhadap anak, " ujarnya.

Zigo berpandangan bahwa Ranperda KLA upaya dalam pemenuhan hak anak, terutama terkait fasilitas di gedung-gedung pemerintah.

"Ada faktor-faktor pendukung atau fasilitas tempat penitipan anak dan lainnya. Atau ada masyarakat yang ingin berurusan ke OPD dan mendapatkan kemudahan terhadap anaknya, " katanya.

Dia menyatakan tidak lepas hal yang wajib sudah diatur dalam Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solsel dalam upaya peningkatan SDM, sektor kesehatan terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak, mulai dari dalam kandungan sampai melahirkan. Termasuk menekan angka stunting.

"Pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu pasien tapi juga terjun ke tengah masyarakat memberikan penyuluhan atau edukasi terkait kesehatan ke masyarakat, " sebutnya. (*)

Baca juga: Istri Wabup Solok Diperiksa Sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan