Kepala BPN Solsel Sarankan Anak Nagari Tempuh Jalur Hukum Perihal Gugatan Penerbitan Sertifikat SEML

SOLSEL, - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok Selatan (Solsel) Rivaldi menyarankan perihal gugatan penerbitan sertifikat PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) oleh anak nagari Pauh Duo melalui jalur hukum atau ketingkat Pengadilan.

"Memang ada gugatan dan sebelumnya sudah kami mediasi sesuai prosedur. Dan ditenggat waktu 90 hari untuk mendaftar ke Pengadilan, " kata Kepala BPN Solsel, Rivaldi saat dihubungi wartawan, Jumat, 1 Juli 2022.

Baca juga: Terduga Kurir Narkotika, Seorang Warga Koto Sani Singkarak Diciduk Sat Res Narkoba Polres Solok

Menurutnya, proses pendaftaran ke tingkat Pengadilan dilakukan oleh pihak Penggugat atau dalam hal ini anak nagari Pauh Duo.

"Upaya kita melakukan mediasi kedua belah pihak untuk mencapai musyawarah. Dan apabila tidak ada kesepakatan maka disarankan melalui Pengadilan, " lanjutnya.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Rivaldi menambahkan bahwa tenggat waktu 90 hari yang diberikan tersebut tidak mempengaruhi proses gugatan di Pengadilan.

Rivaldi menyebut bahwa tenggat waktu 90 hari yang diberikan BPN memang sudah habis dalam proses penertiban sertifikat.

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

"Kendati waktu 90 hari sudah habis tidak akan mempengaruhi gugatan di Pengadilan. Walaupun Sertifikat sudah diterbitkan BPN, " ujarnya.

Artinya, imbuh Rivaldi, apapun hasil dari keputusan Pengadilan tetap dipatuhi, kendati Sertifikat sudah terbit, tapi keputusan Pengadilan menyatakan memenangkan gugatan maka, akan tetap dipatuhi hasilnya.

Baca juga: Hari Ini, Aksi Damai Tuntut Non Aktif Tiga Hakim PN Palangka Raya

Sehingga, kata Rivaldi, walau tenggat waktu sudah berakahir sekalipun bukan berarti gugatan di tingkat Pengadilan tidak bisa lanjut. Pasalnya, tenggat waktu 90 hari ini adalah batasan dalam proses penerbitan sertifikat di BPN.

"Bahkan ada sertifikat yang sudah terbit puluhan tahun sekalipun bisa dibatalkan sesuai hasil keputusan Pengadilan sebab putusan Hakim lebih tinggi dari apapun, " kata dia.

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

Pihaknya mengaku sebagian sertifikat SEML sudah diterbitkan oleh BPN Solsel.

"Jadi kalau sudah menggugat di Pengadilan tidak mempengaruhi hasil putusan Hakim, walaupun sudah bersertifikat, " katanya.

Terpisah, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Duo, Yusaldi Dt.Mudo mengatakan bahwa ada sekitar 80 orang penggugat dari anak nagari yang memiliki lahan di kawasan SEML.

"Memang sudah lama anak kemenakan berladang di sana (kawasan SEML) bahkan berbagau tanaman sudah tumbuh subur, saya melihat itu, " sebutnya.

"Jadi dalam keadaan sengketa ini, anak kemenakan minta bantuan kepada Ninik mamak. Mediasi yang dilakukan tidak ada titik temu, "

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

"Memang ada rencana gugatan ke Pengadilan dan pihaknya bakal selalu mendukung upaya dari anak kemenakan karena tidak mungkin anak kemenakan dibiarkan berjalan sendiri, " ujar Yusaldi Dt. Mudo. (*)